Ancaman Siber Perbankan Meningkat, OJK Perketat Pengawasan Selama 24 Jam

Jurna Core – Ancaman siber terhadap sektor perbankan Indonesia menjadi perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh bank meningkatkan pengawasan selama 24 jam. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi melalui tim tanggap insiden untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sistem keuangan nasional.

Ancaman Siber Perbankan Menjadi Perhatian Serius Regulator

Perkembangan layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Kini, nasabah dapat mengakses rekening dan memindahkan dana melalui perangkat seluler. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan risiko keamanan yang semakin kompleks. Ancaman siber dapat muncul melalui percobaan akses ilegal, malware, hingga gangguan layanan digital. Selain itu, sistem perbankan menjadi sasaran menarik karena mengelola informasi sensitif dan transaksi keuangan. Karena itu, regulator meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga stabilitas layanan. Meski demikian, tingginya aktivitas ancaman tidak selalu berarti sistem berhasil ditembus. Setiap aktivitas tetap membutuhkan analisis untuk menentukan tingkat risiko sebenarnya.

OJK Meminta Seluruh Bank Siaga Selama 24 Jam

Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah antisipasi dengan meminta bank melakukan pemantauan keamanan sepanjang hari. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan aktivitas mencurigakan dapat segera terdeteksi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa kondisi perbankan masih terkendali berdasarkan langkah pencegahan yang berjalan. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena serangan digital dapat muncul kapan saja. Selain melakukan pemantauan, bank perlu mengambil tindakan ketika menemukan transaksi tidak biasa. Dalam kondisi tertentu, transaksi dapat dihentikan sementara untuk proses klarifikasi. Langkah tersebut membantu mengurangi potensi kerugian dan memberikan kesempatan bagi petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BSSN Membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber

Badan Siber dan Sandi Negara memperkuat perlindungan sektor keuangan melalui pembentukan 151 Tim Tanggap Insiden Siber atau TTIS. Tim tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi dan mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan. Selain itu, BSSN memperkuat komunikasi antarorganisasi agar informasi ancaman dapat diterima lebih cepat. Sepanjang 2026, lembaga tersebut melaporkan pengiriman 202 notifikasi potensi ancaman kepada tim organisasi sektor keuangan. Sementara itu, sebanyak 38 notifikasi lainnya disampaikan kepada TTIS sektor keuangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Dengan koordinasi yang baik, organisasi keuangan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengenali risiko sebelum berkembang menjadi insiden serius.

Pemantauan FortiGuard Mencatat Jutaan Aktivitas Ancaman

Data pemantauan FortiGuard Labs memperlihatkan tingginya aktivitas ancaman siber yang terdeteksi di Indonesia. Berdasarkan laporan pada 9 November 2026, sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman tercatat dalam periode 24 jam. Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi mencatat sekitar 761.000 aktivitas. Sementara itu, sektor teknologi berada pada posisi berikutnya dengan sekitar 386.000 aktivitas. Sektor pemerintahan juga mencatat sekitar 121.000 aktivitas. Namun, angka tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai jumlah serangan yang berhasil. Data pemantauan menunjukkan aktivitas yang terdeteksi oleh perangkat keamanan. Karena itu, hasilnya perlu dipahami sebagai gambaran potensi ancaman, bukan bukti terjadinya kebocoran sistem.

BSSN Menjelaskan Perbedaan Aktivitas dan Insiden Siber

Tingginya angka pada dashboard keamanan siber dapat menimbulkan kekhawatiran apabila tidak dipahami secara tepat. Karena itu, BSSN memberikan penjelasan mengenai metode pencatatan FortiGuard Labs. Data tersebut berasal dari aktivitas yang terdeteksi oleh perangkat keamanan Fortinet. Dengan demikian, satu aktivitas yang tercatat belum tentu menunjukkan adanya kebocoran data atau gangguan layanan. Selain itu, jumlah percobaan serangan dapat berbeda dari jumlah insiden yang benar-benar terjadi. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak menarik kesimpulan berlebihan. Meski demikian, BSSN tetap memanfaatkan berbagai sumber pemantauan sebagai bahan peringatan dini. Pendekatan tersebut membantu lembaga terkait mengenali pola ancaman dan menentukan langkah pencegahan.

Simulasi Keamanan Memperkuat Kesiapan Sektor Keuangan

Perlindungan sistem perbankan tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi. Kesiapan sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman siber. Karena itu, BSSN mendukung pelaksanaan simulasi penanganan insiden dan latihan berbasis skenario. Kegiatan tersebut membantu petugas memahami langkah yang diperlukan ketika sistem mengalami gangguan. Selain itu, simulasi dapat meningkatkan komunikasi antara tim keamanan dan pengelola layanan. BSSN juga mendukung penyusunan panduan profil risiko sektor keuangan. Melalui pendekatan tersebut, organisasi dapat mengenali kelemahan sistem dan menentukan prioritas perlindungan. Dengan demikian, kesiapan menghadapi ancaman mencakup teknologi, prosedur operasional, dan kemampuan personel.

OJK dan Bank Indonesia Memperkuat Koordinasi Pengawasan

Koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional. Kedua lembaga tersebut meningkatkan kesiapan penanganan insiden melalui tim terkait. Selain itu, pengawas teknologi informasi perbankan melakukan komunikasi dengan personel teknologi di berbagai bank. Langkah tersebut bertujuan mempercepat pertukaran informasi ketika muncul indikasi gangguan. Dalam sistem keuangan modern, satu masalah teknologi dapat memengaruhi layanan yang saling terhubung. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting. Namun, keberhasilan pengawasan tetap bergantung pada kesiapan setiap organisasi. Bank perlu memastikan prosedur keamanan berjalan konsisten dan mampu mengikuti perubahan pola ancaman digital.

Nasabah Perlu Meningkatkan Kewaspadaan Transaksi Digital

Di tengah meningkatnya ancaman siber, nasabah juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan transaksi. Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah penipuan melalui pesan palsu dan tautan mencurigakan. Selain itu, pelaku kejahatan dapat mencoba memperoleh kode OTP, PIN, atau informasi rekening melalui rekayasa sosial. Karena itu, nasabah sebaiknya tidak membagikan informasi rahasia kepada pihak lain. Penggunaan aplikasi resmi dan pembaruan perangkat juga membantu mengurangi risiko. Sementara itu, notifikasi transaksi perlu diperiksa secara berkala untuk mengenali aktivitas tidak biasa. Apabila menemukan transaksi mencurigakan, nasabah dapat segera menghubungi bank melalui saluran resmi. Kebiasaan tersebut menjadi pelengkap perlindungan yang diterapkan lembaga keuangan.

Ketahanan Siber Menjadi Faktor Penting Kepercayaan Nasabah

Keamanan digital kini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan. Nasabah tidak hanya mempertimbangkan kemudahan transaksi, tetapi juga perlindungan informasi pribadi. Karena itu, investasi keamanan siber menjadi kebutuhan penting bagi lembaga keuangan. Selain memperkuat sistem deteksi, bank perlu memastikan layanan dapat pulih ketika terjadi gangguan. Pendekatan tersebut dikenal sebagai ketahanan siber atau cyber resilience. Dengan sistem yang tangguh, organisasi dapat mengurangi dampak operasional dari sebuah insiden. Namun, perlindungan tidak dapat dianggap selesai setelah pemasangan teknologi tertentu. Evaluasi, pembaruan, dan latihan berkala tetap diperlukan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Pengawasan Berkelanjutan Menjadi Prioritas Perbankan Nasional

Langkah BSSN, OJK, dan Bank Indonesia menunjukkan pentingnya kerja sama dalam menghadapi ancaman siber. Pembentukan tim tanggap insiden dan pemantauan selama 24 jam menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan sektor keuangan. Selain itu, penyampaian informasi ancaman membantu bank meningkatkan kewaspadaan lebih awal. Namun, tingginya jumlah aktivitas yang terdeteksi tidak boleh langsung disamakan dengan keberhasilan serangan. Setiap data perlu dianalisis berdasarkan konteks dan metode pencatatannya. Sementara itu, nasabah tetap perlu menjaga keamanan akun dan memahami risiko transaksi digital. Dengan koordinasi yang konsisten, sektor perbankan dapat memperkuat perlindungan layanan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.