RI Hentikan Impor Beras, Mentan Sebut Petani Negara Lain Demo

Jurna Core – Keputusan Indonesia hentikan impor beras membawa perubahan besar dalam kebijakan pangan nasional. Pemerintah kini lebih mengandalkan produksi petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada 2025, produksi beras tercatat sekitar 34,69 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi mencapai sekitar 31,16 juta ton. Kondisi tersebut membuat pasokan domestik dinilai mampu memenuhi kebutuhan tanpa impor. Untuk 2026, pemerintah juga menetapkan tidak ada kuota impor beras konsumsi umum. Kebijakan ini bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan. Lebih jauh, pemerintah ingin menjaga ruang pasar bagi petani lokal.

Mentan Soroti Perubahan Posisi Indonesia di Pasar Beras

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melihat perubahan posisi Indonesia sebagai perkembangan penting. Sebelumnya, Indonesia mendatangkan beras dalam jumlah besar untuk memperkuat persediaan. Namun, kondisi tersebut berubah setelah produksi domestik meningkat. Pemerintah mencatat Indonesia tidak melakukan impor beras umum sepanjang 2025. Kemudian, kebijakan tanpa impor konsumsi dilanjutkan pada 2026. Menurut Amran, perubahan permintaan dari Indonesia turut memberi tekanan pada pasar internasional. Sebagai negara dengan konsumsi beras besar, perubahan pola pembelian Indonesia memang dapat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan eksportir. Meski demikian, harga global tetap dipengaruhi banyak faktor lain.

Mentan Sebut Petani Negara Eksportir Mengalami Tekanan

Amran menyatakan penghentian pembelian beras Indonesia ikut dirasakan negara eksportir. Ia menyebut Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan sejumlah negara lain dalam konteks tersebut. Bahkan, Amran mengklaim terdapat petani negara lain yang mengalami tekanan hingga melakukan demonstrasi. Pernyataan mengenai demonstrasi itu perlu ditempatkan sebagai klaim Mentan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat yang sudah terbukti secara independen. Pasar beras internasional memiliki banyak variabel. Produksi, cuaca, stok, nilai tukar, kebijakan ekspor, dan permintaan negara lain ikut menentukan kondisi petani. Karena itu, dampak keputusan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang lebih luas.

Harga Beras Dunia Ikut Menjadi Perhatian

Pergerakan harga internasional menjadi bagian lain yang disoroti pemerintah setelah Indonesia hentikan impor beras. Amran menyebut harga beras dunia pernah berada di sekitar US$660 per ton. Setelah itu, ia menyatakan harga turun hingga sekitar US$368 per ton. Pemerintah sebelumnya juga mengaitkan berkurangnya permintaan Indonesia dengan penurunan harga beras internasional. Namun, hubungan tersebut sebaiknya dibaca secara proporsional. Indonesia memang merupakan pasar penting, tetapi harga beras dunia tidak bergerak karena satu negara saja. Produksi global, kebijakan eksportir, dan perubahan permintaan dari negara importir lain juga memiliki pengaruh.

Produksi Dalam Negeri Menjadi Fondasi Kebijakan Tanpa Impor

Keberanian Indonesia hentikan impor beras bergantung pada kemampuan produksi nasional. Data pemerintah menunjukkan produksi 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton. Angka tersebut melampaui konsumsi tahunan sekitar 31,16 juta ton. Selain itu, pemerintah memasuki 2026 dengan persediaan yang besar. Proyeksi awal tahun memperkirakan produksi 2026 dapat mencapai 34,76 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi diperkirakan sekitar 31,1 juta ton. Cadangan awal juga menjadi bantalan jika terjadi gangguan produksi atau distribusi. Dengan kondisi tersebut, tantangan berikutnya bukan hanya menghasilkan beras. Pemerintah juga perlu menjaga kualitas, distribusi, dan stabilitas harga secara berkelanjutan.

Perlindungan Petani Menjadi Pertimbangan Utama Pemerintah

Kebijakan tanpa impor juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap petani domestik. Pemerintah menilai impor ketika produksi mencukupi dapat memberikan tekanan terhadap harga hasil panen. Selain itu, kepastian pasar menjadi penting agar petani tetap memiliki motivasi untuk menanam pada musim berikutnya. Amran berulang kali menekankan pentingnya menjaga kepentingan petani ketika membicarakan kebijakan impor. Dari sisi ekonomi, pendekatan tersebut memiliki tantangan tersendiri. Harga harus cukup baik untuk memberikan keuntungan kepada produsen. Namun, pada saat yang sama, beras tetap harus terjangkau bagi konsumen. Keseimbangan dua kepentingan tersebut akan menentukan kekuatan kebijakan pangan dalam jangka panjang.

Cadangan Beras Memperkuat Kepercayaan terhadap Pasokan Nasional

Selain produksi, cadangan pemerintah menjadi bagian penting ketika Indonesia hentikan impor beras. Pada April 2026, Cadangan Beras Pemerintah dilaporkan menembus sekitar 5 juta ton. Pemerintah menyebut angka tersebut sebagai level yang sangat tinggi secara historis. Di sisi lain, penyerapan produksi domestik oleh Bulog juga meningkat. Hingga 23 April 2026, serapan produksi dalam negeri untuk stok Bulog mencapai sekitar 2,31 juta ton. Cadangan yang kuat memberi ruang lebih besar untuk menghadapi perubahan kebutuhan. Namun, stok besar tetap membutuhkan pengelolaan yang baik. Kualitas penyimpanan, rotasi stok, dan distribusi harus berjalan efektif agar beras dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan.

Berhenti Impor Membawa Tantangan Baru bagi Indonesia

Keputusan hentikan impor beras bukan berarti persoalan pangan langsung selesai. Justru, kebijakan tersebut meningkatkan tuntutan terhadap produktivitas pertanian nasional. Cuaca ekstrem, perubahan musim, ketersediaan pupuk, dan kondisi irigasi dapat memengaruhi produksi. Selain itu, distribusi antarwilayah masih menjadi faktor penting dalam pembentukan harga. Daerah dengan surplus beras perlu terhubung secara efisien dengan wilayah yang membutuhkan pasokan. Karena itu, swasembada harus dilihat sebagai proses yang membutuhkan konsistensi. Pemerintah perlu menjaga produksi sekaligus memperbaiki rantai pasok. Jika salah satu bagian terganggu, tekanan terhadap harga dapat muncul meskipun stok nasional secara keseluruhan terlihat mencukupi.

Kebijakan Beras Indonesia Kini Memasuki Tahap Pembuktian

Indonesia kini memasuki tahap penting setelah memilih hentikan impor beras konsumsi. Produksi yang kuat memberikan fondasi, sedangkan cadangan besar menjadi perlindungan tambahan. Namun, keberhasilan jangka panjang akan terlihat dari kemampuan menjaga kondisi tersebut selama beberapa musim. Petani membutuhkan harga yang layak. Konsumen membutuhkan beras dengan harga terjangkau. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan stok tersedia ketika terjadi gangguan produksi. Jika tiga unsur tersebut dapat berjalan seimbang, kebijakan tanpa impor memiliki fondasi yang lebih kokoh. Sebaliknya, ketergantungan pada hasil satu musim dapat membawa risiko. Karena itu, konsistensi produksi, distribusi, dan pengelolaan cadangan akan menjadi ukuran penting bagi ketahanan pangan Indonesia.