Myanmar Tolak Putusan ICJ yang Nyatakan Genosida Rohingya
Jurna Core – Pemerintah Myanmar menyampaikan penolakan terhadap putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan tindakan militernya terhadap etnis Rohingya pada 2017 memenuhi unsur genosida. Keputusan tersebut kembali mempertemukan dua pandangan berbeda mengenai tragedi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. Dalam laporan mengenai putusan pada Kamis, 19 November 2026, para hakim menyoroti berbagai tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Temuan yang dilaporkan mencakup pembunuhan, kekerasan seksual, serta penghancuran permukiman masyarakat Rohingya. Namun, pemerintah Myanmar menyatakan keberatan terhadap hasil persidangan tersebut. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah menyebut keputusan itu mengecewakan dan mempertanyakan sejumlah aspek pertimbangan hakim. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan Rohingya masih menghadapi hambatan besar. Di sisi lain, perhatian masyarakat internasional tetap tertuju pada perlindungan korban dan masa depan para pengungsi yang telah meninggalkan tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Kecelakaan Tragis Menimpa Juara Angkat Besi Malaysia, Lengan Diamputasi
Pemerintah Myanmar Soroti Perbedaan Pendapat Para Hakim
Respons resmi Myanmar muncul sehari setelah putusan yang dilaporkan tersebut. Pada Jumat, 20 November 2026, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan ICJ. Pemerintah juga menyoroti adanya pendapat berbeda atau dissenting opinions dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Myanmar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa para hakim tidak mencapai kesepakatan bulat. Meski demikian, perbedaan pendapat merupakan bagian dari mekanisme pengadilan internasional. Keberadaan pendapat berbeda tidak otomatis menghapus kekuatan hukum sebuah putusan. Dalam konteks ini, sikap Myanmar memperlihatkan ketegangan antara keputusan lembaga peradilan dan posisi pemerintah nasional. Selain itu, respons tersebut berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik Myanmar dengan negara-negara yang memperhatikan perkembangan perkara Rohingya. Perdebatan hukum pun tidak hanya menyangkut penafsiran terhadap peristiwa masa lalu. Persoalan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam mencegah kekerasan serupa dan melindungi masyarakat sipil.
Kekerasan di Rakhine Tahun 2017 Menjadi Dasar Perkara
Peristiwa yang terjadi di Negara Bagian Rakhine pada 2017 menjadi pusat perhatian dalam perkara Rohingya. Saat itu, operasi militer Myanmar menyebabkan banyak warga meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan. Berdasarkan uraian putusan dalam laporan yang menjadi dasar artikel ini, para hakim menemukan tindakan pembunuhan terhadap laki-laki dewasa dan anak-anak. Selain itu, terdapat temuan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya serta serangan terhadap warga yang berusaha melarikan diri. Ratusan desa juga dilaporkan mengalami pembakaran atau penghancuran selama operasi militer berlangsung. Bagi masyarakat yang terdampak, kehilangan tempat tinggal menjadi awal dari penderitaan berkepanjangan. Banyak keluarga harus menjalani kehidupan baru di wilayah pengungsian dengan fasilitas terbatas. Sementara itu, peristiwa tersebut terus menjadi perhatian organisasi kemanusiaan dan lembaga internasional. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan masyarakat sipil ketika konflik dan operasi keamanan berlangsung.
Putusan ICJ Membawa Persoalan Rohingya ke Ranah Hukum Internasional
Perkara Rohingya memiliki dimensi hukum yang jauh lebih luas daripada hubungan antara pemerintah Myanmar dan masyarakat di Rakhine. Mahkamah Internasional berperan dalam menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan ketentuan hukum internasional. Dalam perkara genosida, pengadilan harus menilai tindakan yang terjadi sekaligus unsur niat yang dipersyaratkan oleh hukum. Karena itu, pembuktian genosida tidak cukup hanya berdasarkan besarnya jumlah korban atau luasnya kerusakan. Penilaian juga mencakup apakah tindakan tertentu dilakukan dengan maksud menghancurkan suatu kelompok yang dilindungi hukum, seluruhnya atau sebagian. Berdasarkan laporan yang diberikan, temuan mengenai kekerasan terhadap Rohingya menjadi bagian penting dalam pertimbangan pengadilan. Namun, penetapan tanggung jawab hukum negara berbeda dari proses pemidanaan individu. Perbedaan tersebut penting agar pembaca memahami ruang lingkup kewenangan ICJ. Di tengah perdebatan yang berlangsung, perkara ini kembali mengingatkan dunia tentang pentingnya mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran berat.
Mahkamah Internasional Memutuskan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida
Putusan ICJ pada 19 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam perkara yang diajukan Gambia terhadap Myanmar sejak 2019. Pengadilan menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok Rohingya di Rakhine utara. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan hakim mendukung dan enam menolak. Selain menemukan pelanggaran Konvensi Genosida, pengadilan menyatakan Myanmar gagal menjalankan kewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Para hakim juga menemukan pelanggaran kewajiban menjaga bukti terkait peristiwa tersebut. Namun, ICJ tidak menyatakan Myanmar bersalah atas seluruh tuduhan yang diajukan. Pengadilan tidak menemukan pelanggaran berupa penghasutan genosida secara langsung dan terbuka oleh negara terhadap pelaku dari kalangan masyarakat. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap tuduhan dinilai berdasarkan unsur hukum dan bukti yang tersedia.
Baca Juga: COP31 Memanas, Komitmen Penghapusan Energi Fosil Mendadak Hilang Lagi
Myanmar Diminta Menyelidiki Pelaku dan Memulihkan Hak Korban
Keputusan ICJ tidak berhenti pada penetapan tanggung jawab negara. Pengadilan juga memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung. Pemerintah diwajibkan membentuk aturan yang sesuai dengan Konvensi Genosida serta menyelidiki orang-orang yang diduga terlibat. Apabila bukti mendukung, proses penuntutan dan penghukuman harus dilakukan. Selain itu, Myanmar diminta memberikan jaminan agar kekerasan serupa tidak terulang. Perintah tersebut juga mencakup pemulihan hak masyarakat Rohingya yang kehilangan tempat tinggal. Pengadilan menekankan pentingnya kepulangan pengungsi secara aman, sukarela, dan bermartabat. Reunifikasi keluarga menjadi bagian dari langkah pemulihan yang diperintahkan. Myanmar juga diwajibkan memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, besaran dan mekanisme pembayaran akan dibahas dalam tahap persidangan berikutnya. Myanmar harus menyampaikan laporan mengenai langkah pemulihan dan kompensasi dalam waktu dua tahun.
Pengungsi Rohingya di Bangladesh Masih Menghadapi Ketidakpastian
Di luar ruang persidangan, kehidupan masyarakat Rohingya masih menghadapi tantangan besar. Lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer Myanmar pada 2017. Mereka meninggalkan rumah dan lingkungan tempat tinggal untuk mencari keselamatan. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh diperkirakan mencapai sekitar 1,2 juta orang. Banyak keluarga menjalani kehidupan di kawasan pengungsian yang padat. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan besar terhadap bantuan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat. Selain itu, ketidakpastian mengenai kepulangan membuat kehidupan pengungsi semakin sulit direncanakan. Anak-anak yang tumbuh di kamp pengungsian juga menghadapi keterbatasan kesempatan untuk membangun masa depan. Karena itu, putusan ICJ memiliki arti penting bagi para penyintas. Namun, pengakuan hukum perlu diikuti langkah nyata agar masyarakat Rohingya dapat memperoleh kembali keamanan dan hak-hak dasarnya. Human Rights Watch+1
Putusan ICJ Bersifat Mengikat Meski Myanmar Menyampaikan Penolakan
Penolakan pemerintah Myanmar tidak mengubah sifat hukum keputusan Mahkamah Internasional. Putusan ICJ bersifat final, mengikat pihak yang berperkara, dan tidak dapat diajukan banding. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan karena pengadilan tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri. Kondisi ini membuat dukungan diplomatik dan keterlibatan lembaga internasional menjadi penting. Di sisi lain, keputusan tersebut juga mendapat tanggapan dari kelompok oposisi Myanmar. National Unity Government menyatakan penghormatan terhadap kewenangan ICJ dan menyambut hasil putusan. Kelompok itu turut menekankan perlunya menghentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Myanmar. Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Rohingya juga berkaitan dengan situasi politik dalam negeri. Bagi masyarakat yang terdampak, persoalan utama tetap berkaitan dengan keamanan dan pemulihan kehidupan. Karena itu, perhatian internasional kini tertuju pada langkah nyata setelah keputusan pengadilan diumumkan.
