Said Iqbal Usulkan PTKP Naik demi Dongkrak Daya Beli
Jurna Core – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali mendorong pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ia mengusulkan kenaikan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu pekerja mempertahankan pendapatan bersih yang lebih besar. Selain itu, peningkatan daya beli diharapkan memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Usulan ini muncul di tengah perhatian terhadap kemampuan konsumsi rumah tangga. Said Iqbal menilai pekerja memiliki peran penting dalam menggerakkan perdagangan dan usaha kecil. Karena itu, penyesuaian PTKP dianggap sebagai salah satu langkah untuk memperkuat perekonomian dari sisi konsumsi.
Baca Juga: Ekonomi China Tertekan, Investasi Merosot di Tengah Lemahnya Konsumsi
Usulan Kenaikan PTKP Telah Disampaikan Sejak May Day 2025
Gagasan menaikkan batas penghasilan bebas pajak bukan tuntutan baru dari kalangan buruh. Said Iqbal menyebut usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak peringatan Hari Buruh Internasional pada Mei 2025. Menurutnya, penyesuaian PTKP perlu menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan penghasilan pekerja. Selama ini, batas dasar PTKP untuk wajib pajak orang pribadi berstatus tidak kawin tanpa tanggungan setara Rp4,5 juta per bulan. Jika batas tersebut meningkat, sebagian pekerja berpotensi membayar pajak penghasilan lebih rendah. Dengan demikian, pendapatan bersih yang diterima setiap bulan dapat bertambah tanpa harus menunggu kenaikan gaji.
Konsumsi Buruh Dinilai Mampu Menggerakkan Usaha Kecil
Said Iqbal meyakini peningkatan pendapatan bersih pekerja dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ketika buruh memiliki uang lebih banyak, mereka berpeluang meningkatkan belanja kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran tersebut dapat mengalir ke warung makan, pedagang kecil, dan berbagai usaha lokal. Dalam konferensi pers virtual pada Senin, 16 November 2026, ia mencontohkan pedagang mi ayam dan bubur sebagai kelompok yang dapat merasakan dampaknya. Menurutnya, konsumsi pekerja berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor informal. Namun, besarnya manfaat tetap bergantung pada kondisi penghasilan dan kebiasaan belanja masing-masing rumah tangga. Meski begitu, hubungan antara konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha menjadi alasan utama di balik usulan tersebut.
Selisih PTKP Rp3 Juta Bukan Tambahan Gaji Langsung
Usulan Said Iqbal menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta menghasilkan selisih batas penghasilan sebesar Rp3 juta per bulan. Namun, angka tersebut tidak berarti setiap pekerja akan menerima tambahan gaji Rp3 juta. PTKP merupakan bagian penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Karena itu, manfaat penyesuaiannya muncul melalui potensi pengurangan PPh Pasal 21. Pekerja dengan penghasilan tertentu dapat mengalami penurunan pajak yang harus dibayar. Sementara itu, pekerja yang sejak awal tidak memiliki kewajiban PPh mungkin tidak memperoleh manfaat langsung. Besarnya pengurangan pajak juga bergantung pada status keluarga, penghasilan tahunan, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami dampak kebijakan secara tepat.
KSPI Lebih Memilih Kenaikan PTKP daripada Insentif Pajak
Selain menyoroti daya beli, Said Iqbal membandingkan kenaikan PTKP dengan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Menurutnya, insentif tersebut memiliki kelemahan karena biasanya berlaku sementara. Ketika masa pemberian berakhir, pekerja dapat kembali menanggung pajak sesuai ketentuan normal. Sebaliknya, perubahan batas PTKP dinilai mampu memberikan kepastian lebih panjang. Karena itu, KSPI menganggap penyesuaian PTKP lebih sesuai untuk menjaga kemampuan belanja pekerja. Meski demikian, kedua kebijakan memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. Insentif pajak dapat diarahkan kepada kelompok tertentu, sedangkan perubahan PTKP memengaruhi perhitungan pajak berdasarkan ketentuan umum. Pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas masing-masing pilihan sebelum mengambil keputusan.
Said Iqbal Yakin Peningkatan Belanja Bisa Mendorong Penerimaan Negara
Kenaikan PTKP berpotensi mengurangi penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun, Said Iqbal menilai dampak tersebut dapat diimbangi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Menurutnya, ketika pekerja lebih banyak berbelanja, transaksi barang dan jasa juga berpotensi meningkat. Aktivitas tersebut dapat mendorong penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Selain itu, usaha kecil berpeluang memperoleh tambahan pendapatan dari meningkatnya permintaan. Meski begitu, peningkatan penerimaan PPN tidak otomatis menggantikan seluruh penurunan penerimaan PPh. Dampaknya bergantung pada jenis konsumsi, barang yang dikenai pajak, dan besarnya transaksi. Oleh karena itu, perhitungan fiskal tetap diperlukan untuk menilai manfaat kebijakan secara menyeluruh.
Baca Juga: OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam Didukung World Bank dan Gates Foundation
Penurunan Tarif PPN Juga Menjadi Harapan Kalangan Buruh
Said Iqbal tidak hanya meminta pemerintah menyesuaikan batas PTKP. Ia juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya, kombinasi kedua kebijakan dapat memberikan dorongan lebih besar terhadap konsumsi rumah tangga. Kenaikan PTKP berpotensi mengurangi beban pajak penghasilan pekerja. Sementara itu, penurunan PPN dapat mengurangi beban pajak atas transaksi tertentu. Namun, dampaknya terhadap harga akhir tetap bergantung pada mekanisme pasar dan penerapan aturan. Selain itu, perubahan tarif PPN dapat memengaruhi penerimaan negara. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan daya beli dan kebutuhan pembiayaan anggaran.
Kebijakan Perpajakan Berperan Penting dalam Menjaga Daya Beli
Pembahasan mengenai kenaikan PTKP memperlihatkan hubungan erat antara kebijakan pajak dan kondisi ekonomi rumah tangga. Bagi pekerja, pajak penghasilan memengaruhi jumlah pendapatan bersih yang diterima. Sementara itu, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Kedua kepentingan tersebut perlu dijaga secara seimbang. Penyesuaian PTKP dapat membantu kelompok pekerja yang masih memiliki kewajiban pajak penghasilan. Namun, manfaatnya tidak selalu merata pada seluruh lapisan masyarakat. Pekerja berpenghasilan rendah yang tidak membayar PPh sejak awal tidak memperoleh pengurangan pajak langsung. Oleh sebab itu, kebijakan peningkatan daya beli juga perlu mempertimbangkan kondisi kelompok masyarakat lainnya.
Pemerintah Diharapkan Mengkaji Usulan PTKP Secara Menyeluruh
Usulan Said Iqbal membuka kembali perhatian terhadap pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penggerak ekonomi. Jika pemerintah menaikkan PTKP, sebagian pekerja berpotensi menikmati pendapatan bersih lebih besar. Selanjutnya, peningkatan belanja dapat membantu aktivitas perdagangan dan usaha kecil. Namun, hasil kebijakan tersebut tetap bergantung pada kondisi lapangan kerja, harga kebutuhan, dan perilaku konsumsi masyarakat. Pemerintah juga perlu menghitung dampaknya terhadap penerimaan pajak serta keberlanjutan anggaran. Hingga pernyataan Said Iqbal pada 16 November 2026, kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta masih berupa usulan dari serikat pekerja. Karena itu, keputusan resmi pemerintah akan menjadi penentu arah kebijakan berikutnya.
